Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum

Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Ahmad Shofiyyulloh Cholili, Ita Rahmania Kusumawati — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

Berdasarkan observasi di Desa Babadan, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hak dan kewajiban suami dalam menciptakan keluarga harmonis, dengan fokus pada perspektif masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan, hak dan kewajiban suami terkait erat dengan ketaatan istri terhadap perintah suami, izin saat istri keluar rumah, dan pelayanan dalam rumah tangga. Kewajiban suami melibatkan nafkah lahir batin, memberikan rumah, perlindungan, dan pendidikan agama sesuai syariat Islam. Keharmonisan keluarga di Desa Babadan diperkuat oleh prioritas agama, sikap saling cinta, tolong-menolong, musyawarah, kesabaran, pengampunan, saling menghargai, memahami, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perubahan persepsi dan tradisi juga memainkan peran penting dalam mendukung implementasi hak dan kewajiban suami.

Analisis yuridis pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19

Lesha Hardiyanti, Dwi Desi Yayi Tarina, Dian Ainun Jariah, Khaerul Anam — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional, mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi garda terdepan dalam keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan lockdown membuat aktivitas ekonomi berhenti tiba-tiba dan permintaan turun. Pemerintah dituntut berperan dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan seperti bank BUMN dan bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada pelaku UMKM melalui prosedur yang telah ditentukan untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat cakap dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan agar memberikan saran serta solusi penyelesain sengketa yang baik sesuai hukum positif. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif.

Praktik penitipan barang dagangan perspektif hukum ekonomi syariah

Siti Fatmala Andriyani, Muhamad Aji Purwanto — Mon, 20 May 2024 00:00:00 +0000

Dalam islam mu’amalah ialah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan ini, agar semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan pondok pun terjadi kegiatan mu’amalah selain praktik belajar mengajar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah praktik penitipan barang yang dijual belikan dengan sistem titip dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah dengan praktik penitipan barang yang dijual belikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa hukum ekonomi dan Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik penitipan barang dagangan kepada wadi’ (penitip) dianggap sah dalam Islam dan hukum ekonomi syariah, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Para ulama pakar fiqih juga menganggap praktik ini sebagai hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan karena dianggap sebagai bentuk saling tolong-menolong antar manusia.

Pengaruh keputusan mahkamah kontitusi terhadap batas usia cawapres pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditinjau dari hukum islam

fajar satriyawan wahyudi, akmal hidayah, boy firdaus — Sat, 25 May 2024 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi tentang pengaruh sistem keputusan dalam kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Selain itu, artikel ini akan membahas fungsi dan peran Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik bagi Hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai respons terhadap Keputusan Batas Usia Cawapres Pasal 169 Huruf q UU7/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dokumen, buku, dan jurnal sebagai tolak ukur. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan dan interpretasinya mengenai pelanggaran kode etik oleh Hakim di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini, hasil dan implikasinya dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hal tersebut diatasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Ujaran kebencian hatespeech dilihat dari prespektif sosiologi hukum serta peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian

Sat, 25 May 2024 00:00:00 +0000

Secara alamiah, manusia harus mengembangkan interaksi timbal balik dengan manusia lainnya sebagai makhluk cerdas yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (menjadi makhluk sosial). Namun pada kenyataannya, masyarakat menghadapi sejumlah permasalahan rumit, salah satunya adalah meningkatnya ujaran kebencian. Tanda dan gejala ini sebenarnya merupakan salah satu komponen sosiologi hukum. Kajian ini dilakukan untuk menyikapi fenomena tersebut guna mengetahui pandangan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian dan fungsinya dalam menyikapi bentuk ekspresi yang banyak terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di media sosial. Metode yuridis normatif adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data kepustakaan berdasarkan undang-undang dengan tetap mempertimbangkan segala gagasan yang bersangkutan. Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi. Peran sosiologi hukum dalam memerangi ujaran kebencian ialah dalam perumusan undang-undang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dapat dikembangkan untuk mengendalikan dan membungkam ujaran kebencian dengan meneliti perilaku manusia.