Proses pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai partai politik yang identik dengan perjuagan Gus Dur, PKB telah menjadi partai politik yang unik dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator yaitu (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang bagus, meskipun indikator pelembagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa PKB terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Abdul Muhaimin Iskandar juga menjadikan PKB sebagai “personalistic party”. Sehingga disimpulkan bahwa pada Pemilu 2019 kemaren, proses kandidasi dapat dilakukan bukan karena pelembagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari keputusan DPP PKB. Basis pendukung PKB yang sebagian besar dari kalangan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi caleg-caleg atau pun kandidat yang diusung dalam pemilu.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
Aminuddin, M. F. (2016). Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(1), 1-15.
Admojo, T. (2016). Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014. Jurnal Politik, 1(2), 283-315.
Archer, M (1996) Realist Social Theory: the morphogenetic approach. Cambridge University Budiardjo (Ed). Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Gramedia.
Budi, A. (2013). Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(1), 51-66.
Chindy Astria Octaviana Hutagalung. 2017. Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang
Crotty, W. (1993). Notes on the Study of Political Parties in the Third World. American Review of Politics, 14, 659-694.
Dwipayana, A. A. (2009). Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(3), 257-279.
Firmansyah, T. (2019). Ratusan Kader PKS Kabupaten Tangerang Mengundurkan Diri. , Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/pxn1i6377/nasional/politik/19/09/10/pxlx3 2377-ratusan- kader-pks-kabupaten-tangerang-mengundurkan-diri
Hamidi.2010.Penelitian Dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press. Hal .141
Huntington, S. P. (1968). Political Order in Changing. Societies. London: Yale University Press. Haughton, T., & Deegan-Krause, K. (2015). Hurricane Season: Systems of Instability in Central and
East European Party Politics. East European Politics and Societies, 29(1), 61-80
Hidayat, S. (2017). An Islamic Party in Urban Local Politics: The PKS Candidacy at the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. Jurnal Politik, 2(1), 5-40
Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3), 375-395.
John Cresswell, Research Design; Qualitative and Quantitaive Approaches, London, Sage Publication, 1994, hal 145.
Kresna, M. (2018). Konflik Internal PKS: Membuka Lagi Faksi Keadilan & Faksi Sejahtera , tirto.id: https://tirto.id/konflik-internal-pks-membuka-lagi-faksi-keadilan-.
M. Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986, hal.159
Mahfud MD. 1993. Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Yogyakarta. Liberty. Hal 19
Mahardika, A. G. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis. JWP (Jurnal Wacana Politik), 4(2), 122-132
Mainwaring, S., & Scully, T. (1995). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America: Stanford: Stanford University Press.
Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik, 10(1), 41-57.
Neumann, Sigmund. 1981. Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai Politik, Dalam Miriam Pangabean, Riana. 2004. Membangun paradigm baru dalam mengembangkan UKM. Jakarta.
Press Giddens, Anthony (1992) Human Societies A Reader. Polity Press Cambridge Hall, Peter and Taylor R. C. R. (1996) ‘Political Science and the Three New Institutionalisms’, Political Studies, 44 (5) Lipietz, Alain. (1986) “Behind the Crisis: The Exhaustion of a Regime of Accumulation”. Review of Radical Political Economics 18 (1&2) North, Douglash C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press Peters, B. Guy (2004) Institutional Theory Political Science: The New Institutionalism. New York .Continuum Rika (2010) Change or Continuity? Rethinking Neoliberal Trajectory amidst Regime Change in Indonesia. Den Haag: ISS Research Paper
Parsons, Wayne. 2011. Public Policy, pengantar teori dan praktik analisa kebijakan, Kencana (Prenada Media Grup). Jakarta.
Randall, V., & Svasand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. Party Politics, 8(1), 5-29
Roberts, K. M. (2017). State of the Field: Party Politics in Hard Times: Comparative Perspectives on the European and Latin American Economic Crises. European Journal of Political Research, 56(2), 218-233.
Romli, L. (2016). Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. Jurnal Penelitian Politik, 5(1), 21-30
Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia. Cosmogov, 5(2), 204-220.
Tan, P. J. (2002). Anti-Party Reaction in Indonesia: Causes and Implications. Contemporary Southeast Asia, 484-508.
Thomas Meyer,2008, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Friedrich Ebert Stiftung (FES), 43
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi 2. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Wibowo, Aris Tri. 2014. Peran Partai Politik Golkar Dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Sragen .Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wonka, A. (2016). The Party Politics of the Euro Crisis in the German Bundestag: Frames, Positions and Salience. West European Politics, 39(1), 125-144.
Winters, J. A. (2011). Oligarki. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Vasilopoulou, S. (2018). The Party Politics of Euroscepticism in Times of Crisis: The Case of Greece.
Politics, 38(3), 311-326.
Yumitro, G. (2013). Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(1), 35-50