Analisis yuridis terhadap potensi tindak pidana korupsi dalam program danantara: Telaah hukum pidana dan hukum tata negara dalam pengelolaan dana publik

Abstract

Program Danantara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana publik yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional secara inklusif dan merata. Namun, dalam praktiknya, potensi penyimpangan dalam bentuk tindak pidana korupsi tetap menjadi ancaman serius terhadap efektivitas program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi tindak pidana korupsi dalam Program Danantara dari sudut pandang hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya dalam konteks mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, studi literatur, serta praktik pengelolaan dana publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum pidana serta reformulasi peran institusi dalam sistem tata negara sangat diperlukan guna menjamin integritas dan akuntabilitas Program Danantara dalam kerangka negara hukum.