Analisis Siyasah Maaliyah terhadap kebijakan harga eceran tertinggi lpg 3 kg di Sumatera Utara (Keputusan Gubernur No. 188.44/546/Kpts/2023)

Main Article Content

Intan Sari Siregar
Khalid

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, khususnya di wilayah Kota Medan. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi bersubsidi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian antara HET dan realitas biaya distribusi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan distribusi LPG bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep untuk memahami dasar-dasar teori Siyasah Maaliyah dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan penetapan HET telah mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun secara praktis, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak dibarengi dengan sistem distribusi, insentif, dan pengawasan yang optimal. Dalam tinjauan Siyasah Maaliyah, kebijakan ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan kemaslahatan (al-maslahah) menurut Imam al-Ghazali, namun perlu evaluasi dan penyesuaian agar maslahat yang diniatkan tidak berubah menjadi mafsadah. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang lebih holistik dan responsif sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi di tingkat masyarakat.

Article Details

Section

Articles

How to Cite

Analisis Siyasah Maaliyah terhadap kebijakan harga eceran tertinggi lpg 3 kg di Sumatera Utara (Keputusan Gubernur No. 188.44/546/Kpts/2023). (2025). Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum, 4(3). https://doi.org/10.55904/4cdyv140

References

Adelia Gusfira, Hasanatun Fitri, & Ahmad Wahyudi zein. (2025). Dampak Subsidi energi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara, 2(3), 13–22. https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.295

Ardiansyah, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Effectiveness of the distribution of 3 kg liquefied petroleum gas (lpg) cylinders targeted according to presidential regulation number 38 of 2019 on the provision, distribution, and price determination of liquefied petroleum gas for fishing vessels for ta. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 14(2), 266. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25733

Djohanis, H., Mustainah, M., & ... (2024). Implementasi kebijakan penjualan liquifeid petroleum gas tabung 3 kilogram sesuai harga eceran tertinggi (Studi di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten …. Jurnal Ilmiah …, 1(4), 208–222. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.1014

Harahap, S. (2022). Siyasah syari’iyah dalam perspektif Islam. Hukum Islam, 5(2), 144–155.

Juanda, & Irawan, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengunakan aplikasi ojek berbasis online. Jurnal Yuridis Unaja, 5(2), 16–20. https://doi.org/10.35141/jyu.v5i2.489

Lina, M., Sipayung, M., Aulia, D., Rifki, A., Khanza, L., & Billa, S. (2025). Dampak kebijakan subsidi gas lpg 3 kg terhadap ketimpangan sosial ekonomi di Desa Mendalo Indah. Journal of Economic Ecuation, 4(1), 97–103. https://doi.org/10.22437/jeec.v4i1.45255

Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Kebijakan subsidi lpg 3 kg di Jawa Barat: Distribusi kesejahteraan, risiko ekologis, dan ekonomi publik. Manajemen: Jurnal Ekonomi, 7(1), 130–141. https://doi.org/10.36985/p2w01m95

Munandar, A. (2025). Evaluasi kebijakan penyaluran lpg 3 kg: efektivitas subsidi rumah tangga miskin vs penggunaan industri. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(4), 3300–3308. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4459

Mustafid. (2024). Etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah di era digital. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 2(1), 29–42. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025

Nasution, T. A. (2021). Analisis yuridis undang-undang tabungan perumahan rakyat ditinjau dari perspektif good governance. Jurnal Lex Renaissance, 6(4), 833–846. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13

Norjanah, R., Made Musiyani Anjasmari, N., & Fajar Norrahman, M. (2024). Implementasi kebijakan distribusi gas lpg 3 kilogram di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir). Jurnal Kebijakan Publik, 1(4), 847.

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955

Saiful Badri. (2019). Relevansi maşlahah al-ghazali terhadap konteks fikih di Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Law, 1(2), 50–63.

Suaib. (2025). Kedudukan dan dinamika fiqh siyasah dalam sistem hukum islam modern the position and dynamics of fiqh siyasah in the modern islamic legal system. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(1), 4395–4404.

Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485