Etika, Hukum, dan Tata Kelola pada Perusahaan Fintech dalam Pelindungan Data Konsumen
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kerangka Etika Hukum Tata Kelola (EHT) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana data konsumen dilindungi oleh perusahaan fintech. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan untuk menilai kewajiban hukum, prinsip etika, dan mekanisme tata kelola yang berkaitan dengan pengolahan data, proses e-KYC, penagihan, dan pengelolaan risiko teknologi. Penelitian ini kemudian mengintegrasikan kewajiban utama dalam UU PDP dan POJK terkait dengan prinsip seperti fairness, minimisasi data, transparansi, privasi secara default, dan akuntabilitas model algoritmik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perlindungan data fintech masih menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak baku, ketidakjelasan, bias algoritmik, risiko Deepfake, dan kurangnya pengawasan dan tata kelola internal vendor. Metode EHT terbukti efektif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan DPIA, model manajemen, kontrol e-KYC berlapis, standar etika penagihan, indikator kinerja, dan peta jalan implementasi. Studi ini menemukan bahwa kerangka integratif EHT dapat memperkuat penerapan hukum yang konsisten, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik dalam industri fintech Indonesia.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
How to Cite
References
Andrea, Jenny, Yaswirman, and Rembrandt. “Akibat Hukum Penundaan Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.” Van Java Law Journal 1, no. 01 (2024): 50–79. https://doi.org/10.64578/vjlj.v1i01.72.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab,” no. November (2023): 1–15. https://afpi.or.id/assets/document/Pedoman_Perilaku_AFPI_2023_Clean.pdf.
CNN Indonesia. “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor Dan Dijual.” CNN Indonesia, 2020. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual.
Cristine, Megawati Agus, Frangki Mario Angelo Risakota, and Steffy Ruth Celine Sirait. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Skoring Kredit Otomatis Oleh Fintech Di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022.” Jurnal Studi Hukum Modern 4, no. 7 (2025). https://journalversa.com/s/index.php/jshm/article/view/860?utm_source=chatgpt.com.
Dewan Komisioner OJK. “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,” 2015.
Drozdowski, Pawel, Christian Rathgeb, Antitza Dantcheva, Naser Damer, and Christoph Busch. “Demographic Bias in Biometrics: A Survey on an Emerging Challenge.” IEEE Transactions on Technology and Society 1, no. 2 (2020): 89–103. https://doi.org/10.1109/tts.2020.2992344.
Ibrahim, Ohnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia, 2006.
Juita, Verni, Firdaus Firdaus, and Tria Najla Prima Hermanto. “Studi Prilaku Pengguna Layanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia: Analisa Persepsi Risiko Dan Manfaat.” Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) 10, no. 2 (2020): 118. https://doi.org/10.24036/011100040.
Marzuki, Peter M. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana Prenada Media, 2005.
Mita, F, A. “Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.” Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021, 37. https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf.
OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing. Vol. N/A, 2023. https://www.oecd.org/en/publications/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en.html.
———. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD. Firstmedia, 2018. http://www.firstmedia.co.id/corporate-governance/prinsip-tata-kelola-perusahaan.
OJK. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.” Ojk.Go.Id, 2020. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk 61 - 07 - 2020.pdf.
Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” no. 184 (2014): 1–27.
———. “Pojk 40/2024,” 2024, 1–23. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI (2019).
———. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara RI (2019).
———. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI (2022).
Prastyanti, Rina Arum, Rezi Rezi, and Istiyawati Rahayu. “Ethical Fintech Is a New Way of Banking.” Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen 11, no. 1 (2023): 255–60. https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.353.
Satory, Agus. “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 2 (2015): 269–90. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4.
Satory, Agus, Ari Wuisang, Asmak Ul Hosnah, Isep H. Insan, Iwan Darmawan, I Wayan Suparta, Nazaruddin Lathif Mahipal, R. Muhammad Mihradi, and Sapto Handoyo D.P. Meneroka Relasi Hukum, Negara, Dan Budaya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Tempo.Co. “Data KTP Hingga Rekam Medis 2 Juta Nasabah BRI Life Diduga Bocor Dan Dijual.” Tempo.Co, 2021. tempo.co/ekonomi/data-ktp-hingga-rekam-medis-2-juta-nasabah-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-490216#google_vignette.