Sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional: analisis hukum bisnis terhadap mekanisme penyelesaian dan ganti rugi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan elemen vital bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun implementasinya sering kali diwarnai oleh sengketa pengadaan tanah yang mengungkap masalah mendalam dalam etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Jurnal ini membahas bahwa konflik pengadaan tanah bukanlah sekadar perselisihan legalistik mengenai nilai kompensasi, melainkan gejala dari kegagalan sistemik yang mencakup asimetri kekuasaan, mekanisme perlindungan pemangku kepentingan yang tidak memadai, serta celah tata kelola yang membuka ruang bagi potensi konflik kepentingan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya analisis studi kasus, jurnal ini menganalogikan posisi pemilik tanah dengan konsumen dalam perjanjian baku dan pemegang saham minoritas untuk menyoroti kerentanan mereka. Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, meskipun dirancang untuk memastikan keadilan, dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai instrumen tekanan kekuasaan. Sebagai kesimpulan, jurnal ini mengusulkan sebuah model baru pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan sehat secara etis.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
How to Cite
References
CNN Indonesia. “Warga Keberatan Dengan Ganti Rugi Lahan Pelabuhan Patimban,” 2018. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925142834-92-333032/warga-keberatan-dengan-ganti-rugi-lahan-pelabuhan-patimban.
Creswell, John W., and J. David Creswell. “Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches” 5, no. June (2018): 1.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Groundbreaking Patimban Tunggu Pembebasan Lahan,” 2018. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_
media/baca/12714/Groundbreaking-Patimban-Tunggu-Pembebasan-Lahan.html.
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). “Good Corporate Governance in Indonesia’s National Strategic Projects (PSN).” In National Strategic Projects in Indonesia, Volume 1. ERIA, 2019. https://www.eria.org/uploads/08-PSN-Book-vol_1-ch_3.pdf.
Flora, Henny Saida, Grenaldo Ginting, Ningrum Ambarsari, Marjan Miharja, and Dolfries Jakop Neununy. “The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia.” Jurnal Smart Hukum (JSH) 3, no. 1 (September 30, 2024): 99–106. https://doi.org/10.55299/jsh.v3i1.1089.
Iryana, Asep Bambang. “Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kecamatan Pusakanegara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.” Jurnal Caraka Prabu 2, no. 1 (December 1, 2018): 21–40. https://doi.org/10.36859/jcp.v2i1.398.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2025,” 2024. https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK UU APBN Lapsem/NOTA KEUANGAN APBN TA 2025.pdf.
Lokataru Foundation. “View Larger Image Lokataru Ungkap Pelanggaran HAM Dan Hukum PSN Pelabuhan Patimban: Soroti Bisnis Konglomerat Dan Keterlibatan Menteri KKP,” 2025. https://lokataru.id/lokataru-ungkap-pelanggaran-ham-dan-hukum-psn-pelabuhan-patimban-soroti-bisnis-konglomerat-dan-keterlibatan-menteri-kkp/.
Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila.” SASI 25, no. 2 (December 27, 2019): 199. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.222.
Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Jakarta, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/171013/pp-no-19-tahun-2021.
———. “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Jakarta, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/307034/pp-no-39-tahun-2023.
———. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Jakarta, 2012. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38957/uu-no-2-tahun-2012.
———. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Jakarta, 2012. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38200/uu-no-2-tahun-2012.
———. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Jakarta, 1960. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38979/uu-no-5-tahun-1960.
Saniah Saniah. “Legal Review of Legal Protection for Communities Affected by Land Acquisition for Public Interest under Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition for Development in the Public Interest.” International Journal of Sociology and Law 2, no. 3 (July 15, 2025): 32–39. https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i3.710.
Satory, Agus. “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 2 (2015): 269–90. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4.
Satory, Agus, Adi Sulistiyono, Hari Purwadi, and Abdul Kadim. “Alternative Model of Consumer Dispute Settlement Financial Service Sector in Indonesia.” J. Legal Ethical & Regul. Isses 25 (2022): 1.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 195 Proyek Strategis Nasional Senilai 1.519 Triliun.” Sekretariat Kabinet RI, 2024. https://setkab.go.id/pemerintah-tuntaskan-pembangunan-195-proyek-strategis-nasional-senilai-1519-triliun/.
Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Agus Satory, Bambang Suheryadi, Melissa Melissa, Harika Nova Yeri, and Kanza Azzahra Lawinta Indiaty. “In the Context of Consumer Protection Law, e-Commerce and Its Settlement: Lesson from Indonesia, Malaysia, and European Union.” Journal of Posthumanism 5, no. 1 (2025): 379–97.
TanahKita.id. “Konflik Pembebasan Lahan Warga Patimban Dengan Megaproyek Pelabuhan Internasional Patimban, Subang,” n.d. https://tanahkita.id/data/konflik/index/10?bulan
=12&mmode=1&sektor=S30&tahun=2025&tipe=.
Tehupeiory, Aartje, Suwarno Suwarno, Ramisa Jahan, and Mohit Islam. “Land Acquisition for Public Interest: Balancing State Control and Individual Property Rights.” Jurnal Hukum UNISSULA 40, no. 2 (2024): 174–91. https://doi.org/10.30659/jh.v40i2.40736.
Vee, Charles, and CMartin Skitmore. “Professional Ethics in the Construction Industry.” Engineering, Construction and Architectural Management 10, no. 2 (April 1, 2003): 117–27. https://doi.org/10.1108/09699980310466596.